Usai Setujui Gedung Baru, DPR Pelesir Habiskan Rp12,7 Miliar

Rencana pembangunan gedung baru DPR masih menjadi kontroversi. Namun hal itu tidak menghentikan langkah DPR melakukan studi banding ke luar negeri. Tak tanggung-tanggung anggaran Rp4,5 miliar digelontorkan untuk acara itu.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis selama masa reses yang berlangsung saat ini sejumlah anggota DPR dari beberapa komisi melakukan studi banding dengan menelan biaya total Rp4,5 miliar.

"Anggota DPR berangkat ke empat negara, seperti, AS, Turki, Rusia dan Perancis. Alokasi anggaran yang dihambur-hambur oleh anggota DPR ini sebesar Rp4,5 miliar," ujar Uchok Sky Khadafi Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (14/4/2011).

Uchok menyebutkan, kunjungan ke sejumlah negara tersebut di antaranya dilakukan ke Prancis pada Rabu (14/4/2011) yang menelan biaya Rp 944 juta. Adapun kunjungan ke Turki dan Rusia diperkirakan Sabtu (16/4/2011) ditaksir menelan Rp2,1 miliar. Sedangkan kunjungan ke Amerika rencananya digelar pada minggu pertama Mei dengan anggaran Rp1,4 miliar.

Dia menilai, kunjungan pelesiran ke luar negeri sangat menyakitkan rakyat. Seharusnya, sambung Uchok, anggota DPR bukan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, tetapi, pada April 2011 ini sebagai hari reses. "Artinya, anggota DPR seharusnya mengunjungi konstituens mereka pada dapil masing-masing daripada hanya jalan-jalan ke luar negeri," cetusnya.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyebutkan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk menggali masukan tentang industri pertahanan serta RUU Intelejen. "Kunjungan kerja Komisi I untuk menggali masukan tentang banyak hal," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal anggaran biaya perjalanan ke sejumlah negara, Mahfudz enggan berkomentar. Dia mengaku, urusan anggaran perjalanan diurus Setjen DPR. "Totalnya saya nggak ngerti, semua anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk transportasi, akomodasi, representasi selama di sana," katanya.

Terkait rencana kenaikan anggaran kunjungan kerja, Mahfudz mengaku standard perjalanan baru berlaku pada tahun anggaran 2012. Perjalanan Komisi I, menurut Mahfudz menggunakan standar tahun sebelumnya. "Kita masih pakai standard lama, jadi masih pakai pesawat bisnis," akunya.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengakui Komisi I memang berencana melakukan kunjungan ke Rusia, Italia dan Amerika Serikat. "Kunjungan tersebut, untuk melihat industri peranan strategis," katanya. Dia menyebutkan, rombongan Komisi I melakukan kunjungan secara bergelombang mulai April hingga Mei.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak turut serta dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Ini dikarenakan DPP Partai Gerindra melarang seluruh anggota fraksi kunjungan ke luar negeri. "Surat DPP 21 Maret 2011 melarang anggota Fraksi Gerindra ke Luar Negeri dalam rangka studi banding ini untuk penghematan," ujarnya.

Kategori kunjungan keluar negeri, menurt Muzani terkait dengan komisi, panitia kerja dan panitia khusus. Namun dua hal yang diperbolehkan oleh DPP Partai Gerindra kunjungan luar negeri menurut Muzani terkait perjalanan muhibah. "Yang masih dimungkinkan kunjungan muhibah BKSAP dan GKSP," ujarnya. Sedianya, Muzani berangkat ke Rusia pada tanggal 20 april 2011.

Kunjungan Komisi I DPR ke berbagai negara akan menambah kontroversi di DPR. Setelah polemik gedung baru, kini DPR kembali memunculkan kontroversi dengan pelesiran ke luar negeri.

Pelesiran DPR Habiskan Rp 12,7 Miliar

Masa reses DPR kali ini tidak berbeda dengan masa reses sebelumnya, yaitu diramaikan dengan pelesiran anggota DPR ke luar negeri. Dengan alasan studi banding, mereka bepergian ke aneka negara dengan harapan bisa mendapat masukan dalam rangka meloloskan undang-undang.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, masa reses atau istirahat dari persidangan yang seharusnya diisi kunjungan kepada konstituen ternyata malah diisi dengan pelesiran ke luar negeri. Bahkan, mereka juga diizinkan membawa keluarga atau istri mereka dengan syarat membayar sendiri.

Dalam keterangan persnya, FITRA menyebutkan pada April sampai Mei 2011, sebanyak empat badan kelengkapan DPR seperti Komisi I, Komisi X, Komisi VIII, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan melakukan pelesiran ke luar negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,7 miliar. Perincian alokasi anggaran tersebut bisa dilhat dari tabel dibawah ini :
  1. Komisi I : ke Amerika Serikat, sebanyak 11 orang selama 7 hari (1–7 Mei 2011) dengan biaya Rp1,4 miliar.
  2. Komisi I : ke Turki, sebanyak 11 orang selama 7 hari (16–22 April 2011) dengan biaya Rp880 juta.
  3. Komisi I : ke Rusia, sebanyak 11 orang selama 7 hari dengan biaya Rp1,3 miliar.
  4. Komisi I : ke Prancis, sebanyak 11 orang selama 7 hari (14-20 April 2011) dengan biaya Rp944,5 juta.
  5. Komisi I : ke Spanyol, sebanyak 11 orang selama 7 hari dengan biaya Rp1,2 miliar.
  6. Komisi X : ke Spanyol sebanyak 13 orang selama 7 hari (24–30 April 2011) dengan biaya Rp1,3 miliar.
  7. Komisi X : ke China sebanyak orang selama 7 hari dengan biaya Rp669 juta.
  8. Komisi VIII : ke China sebanyak 13 orang selama 7 hari (17 – 24 April 2011) dengan biaya Rp669 juta.
  9. Komisi VIII : ke Australia sebanyak 13 orang selama 7 hari dengan biaya Rp812 juta.
  10. BURT DPR : ke Inggris, sebanyak 13 orang selama 7 hari (1 – 7 Mei 2011) dengan biaya Rp1,6 miliar.
  11. BURT DPR : ke Amerika Serikat, sebanyak 13 orang selama 7 hari dengan biaya Rp1,96 miliar.

Di tengah sorotan tentang menurunnya kinerja, kasus yang tak kunjung tuntas, korupsi dan kelakuan tak sedap dipandang mata, DPR tetap menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Ah, betapa nikmat wakil kita.

Aneh, DPR Pelajari Kemiskinan ke China, Australia

Komisi VIII DPR RI menjadwalkan berkunjung ke China dan Australia pada 17– 24 Mei 2011 dalam rangka Rancangan Undang-Undang (RUU) fakir miskin.

"Mempelajari orang-orang miskin tidak harus sampai ke negeri China dan Australia. Apalagi kedua negara ini sudah termasuk negara kaya, bukan negara miskin," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi dalam keterangan persnya, Sabtu (16/4/2011).

Keberangkatan ke China dan Australia ini dianggap sangat tidak efektif. Bahkan, justru hanya menghabiskan anggaran dan pajak dari masyarakat. Apalagi, negara yang dituju justru merupakan negara dengan kategori masyarakat kaya. Keberangkatan ini menghabiskan dana hingga Rp1,4 miliar."Jelas-jelas hanya menghambur-hambur pajak publik saja," katanya.

Hal yang sama juga terjadi pada komisi X DPR RI. Dengan dana hingga Rp1,8 miliar, mereka akan melakukan studi banding ke Spanyol dan China hanya untuk melihat fasilitas olah raga, perpustakaan, pendidikan, dan wisata.

"Kalau DPR masih mempunyai rasa yang prihatin, dan kebatinaan mereka berpihak kepada konstituen yang masih banyak di bawah garis kemiskinan, barangkali tidak perlu mengunjungi Spanyol dan China. Kalau sekadar ingin tahu soal perpustakaan kan bisa berselancar di dunia maya." - INILAH.COM -

BUBARKAN DPR SAJA karena hal-hal aneh dan tidak masuk akan yang mereka lakukan terutama karena aksi Mesum Mereka ... itulah petikan dari kaskuser dan guru pelosok yang gajinya sering tertunda